Lampung – Korupsi Jalan Tol kembali mencoreng proyek infrastruktur besar di Indonesia. Kali ini, giliran pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Lampung yang tercoreng oleh praktik korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keterlibatan tiga mantan pejabat BUMN, dan telah menyita berbagai aset bernilai tinggi serta uang tunai sebagai bagian dari proses penyidikan.
Pembangunan Jalan Tol, Tapi Dana Bocor
Baca Juga : Dua Bocah Terpeleset di Sungai Cimandiri, Satu Ditemukan Meninggal
Proyek jalan tol yang seharusnya mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatra ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri. Ketiga eks pejabat tersebut diduga melakukan penyimpangan dana dalam pengadaan lahan dan manajemen konstruksi yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Modusnya beragam, mulai dari mark-up anggaran, pengadaan fiktif, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Yang lebih miris, proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat luas justru menjadi ladang korupsi.
🏠 Aset dan Uang Tunai Disita: Dari Rumah Mewah hingga Mobil Mewah
Sebagai tindak lanjut dari penyidikan, Kejagung menyita sejumlah aset mewah milik ketiga mantan pejabat BUMN tersebut. Di antaranya:
-
Rumah mewah di kawasan elit Jakarta dan Lampung
-
Tanah dan bangunan yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi
-
Mobil-mobil mewah dari berbagai merek ternama
-
Uang tunai dalam jumlah besar dari rekening pribadi yang dibekukan
Langkah ini dilakukan untuk mengamankan potensi kerugian negara dan memastikan bahwa hasil korupsi tidak dapat dinikmati para pelaku.
“Kami serius mengusut kasus ini sampai tuntas. Tidak ada toleransi untuk penyalahgunaan dana publik, apalagi di proyek strategis nasional,” tegas Jaksa Agung Muda bidang Pidsus dalam konferensi pers.
BUMN dan Proyek Negara Jadi Sorotan
Kasus ini kembali memperkuat kekhawatiran publik akan lemahnya pengawasan dalam proyek-proyek besar yang dikelola oleh BUMN. Proyek yang semestinya diawasi ketat ternyata masih bisa dimanipulasi, bahkan oleh mereka yang dipercaya memegang tanggung jawab tinggi.
Lembaga antikorupsi dan pegiat transparansi mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan manajemen proyek-proyek strategis. “Penyitaan aset penting, tapi pencegahan korupsi jauh lebih penting. Kita tidak boleh selalu terlambat bertindak,” ujar salah satu aktivis antikorupsi.
Apakah Akan Ada Tersangka Baru?
Penyidikan belum berhenti di tiga eks pejabat itu. Kejaksaan membuka peluang untuk menetapkan tersangka tambahan, termasuk pihak swasta yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut. Bahkan, nama-nama baru dari internal perusahaan pelat merah sudah mulai disebut-sebut dalam pemeriksaan lanjutan.
Kesimpulan: Jalan Tol Jadi Simbol Harapan—dan Pengkhianatan
Jalan tol seharusnya menjadi simbol kemajuan dan harapan, bukan ajang memperkaya diri. Korupsi dalam proyek sebesar ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Kini semua mata tertuju pada aparat penegak hukum. Masyarakat menanti: akankah kasus ini dibuka secara transparan hingga ke akar, atau berhenti di beberapa nama saja?
Yang jelas, proyek negara bukan untuk para tamak—tapi untuk rakyat.
